Sleman – Ditunjuk sebagai salah satu pilot project implementasi SPPT-TI pada jajaran Pemasyarakatan di wilayah Yogyakarta, Lapas Kelas IIB Sleman Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta mengikuti Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPPT-TI dan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi Wilayah Yogyakarta Tahun 2022. Kamis (17/11/2022).
Bertempat di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Kepala Lapas Kelas IIB Sleman Kusnan hadir langsung didampingi Kasubsi Registrasi Eross dan Operator SDP Muhadi pada acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPPT-TI dan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi Wilayah Yogyakarta Tahun 2022 ini.
Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) merupakan strategi dan upaya nyata yang berskala nasional dalam membangun sistem peradilan pidana yang transparan, efektif, efisien sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan dalam perpers 54 tahun 2018 tentang strategi pencegahan korupsi. Dalam pelaksanaannya, SPPT-TI melibatkan sinergitas APH mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Kemenkumham.
Lapas Kelas IIB Sleman bersama 3 (tiga) UPT Lapas/Rutan, 2 (dua) UPT Bapas dan 1 (satu) LPKA ditunjuk sebagai pilot project implementasi SPPT TI pada jajaran Pemasyarakatan di wilayah Yogyakarta. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta G.A.P. Suwardani menjelaskan dalam sambutannya bahwa implementasi SPPT TI pada jajaran Pemasyarakatan di wilayah Yogyakarta berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
“Alhamdulillah implementasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dirasakan sangat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dilapangan, khususnya di jajaran Pemasyarakatan Kemenkumham, terkait surat pemberitahuan habis masa penahanan (HMP), putusan pengadilan dan P48. Dapat kami informasikan juga bahwa selama SPPT-TI dilaksanakan di wilayah Yogyakarta, laporan angka overstaying, sebagai salah satu Tarja Divisi PAS di wilayah DIY sangat kecil sekali, dan bahkan mencapai 'zero'.”, Ujar G.A.P. Suwardani dalam sambutannya.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengkonsolidasikan, menyatukan cara pandang, meneguhkan sikap, serta mensinergikan langkah kedepan sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati dan ditetapkan. Diharapkan dari kegiatan ini, dapat dilaksanakan perbaikan dan peningkatkan kinerja dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik di tempat tugas masing-masing.